head-12

PRODUK & JASA

 

 

TRANSAKSI
KONTAK KAMI
phone 0812 5469 9113
whatsApps 0812 5469 9113
email harysmwt@gmail.com
WAKTU
jadwal-sholat
SINGSINGKAN LENGAN & KENCANGKAN IKAT PINGGANG >>>STOP HUTANG & SISTEM RIBAWI !<<<

Oleh : Suharyono S.,MM
<>
(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan, Email : harysmwt@gmail.com, website : webkita.net)

     AYO KERJA ! Slogan ini sudah 10 bulanan dicanangkan dan telah menjadi spirit pemerintahan baru, namun sungguh “mencengangkan” karena hingga Agustus 2015 PHK baru yang tercatat di kemenaker mencapai lebih 50.000 orang, belum lagi kasus phk yang tidak dilaporkan. Untuk provinsi Kalimnatan Timur yang kaya sumberdaya alam saja, menempati urutan ke-3 PHK baru mencapai 2000-an orang. Provinsi kaya SDA ini telah menorehkan catatatan kelam dunia ketenagakerjaan. Belum lagi 4 bulan ke depan kita akan memulai kawasan bebas ASEAN (MEA). Mau dikemanakan rakyat kita? Ayo Kerja (apa?) !!

      Kemenaker Update
Angka PHK baru yang mencapai belasan ribu orang itu menambahkan keprihatinan rakyat Indonesia yang kini berusia 70 th. Jawa Barat merupakan urutan pertama berjumlah 5801 orang, Banten berjumlah 2414 orang dan Kalimantan Timur berjumlah 1844 orang yang terkena PHK sebagaimana data kemenaker per Juli 2015. Data Agustus 2015 jumlah PHK di Kaltim lebih dari 10.000 orang. Sementara itu data Disnaker Samarinda, PHK terbanyak terjadi pada  sektor pertambangan terutama batubara maupun pelayaran. Di lain pihak, TKA dari China eksodus ke negeri kita jumlahnya mencapi 50.000-an ribu orang. Simak updatenya di berita TV.

      Ayo Kerja dan PHK ?
Relevansinya antara Ayo Kerja dan PHK itu ibarat tilpun selular ini tulalit, tidak nyambung. Rakyat pastilah bersukaria diajak kerja, mencari nafkah. Persoalannya kerja apa? Lapangan kerja apa, dimana? Sementara itu mereka menjadi korban PHK baru , hidup mereka semakin terpuruk; terlebih dengan investor asing satu paket dengan tenaga kerjanya maupun MEA nanti; mereka akan semakin terpinggirkan. Mereka tidak memiliki daya saing yang kuat. Yang utama adalah rakyat memerlukan  hidup berkecukupan pangan, papan dan sandang; salah satu diantaranya melalui kemudahan akses lapangan kerja.

      Hutang baru BUMN
Berdalih membuka kran investasi, Kementerian BUMN baru-baru ini berhutang hampir US $ 50 Miliar kepada Cina dengan turkey system yakni satu paket investasi dan tenaga kerja. Indonesia harus bersedia menerima tenaga kerja dari negara investor. Dengan demikian investasi masuk dibarengi dengan eksodusnya tenaga kerja dari Cina ke Indonesia. Sementara itu, realita di lapangan telah terjadi PHK baru belasan ribu orang di republik ini. Mau dikemanakan angkatan kerja kita?
     

     TKA tidak wajib mampu berbahasa Indonesia
Soal lain, akan dibebaskannya TKA (Tenaga Kerja Asing) dari kewajiban mampu berbahasa Indonesia juga akan menjadi penyebab semakin lemahnya tenaga kerja Indonesia di negeri sendiri, makin sulitnya mendapat akses lapangan pekerjaan yang layak ditengah keterpurukan ekonomi saat ini.
Permenaker no 12 th 2013 ttg Tatacara penggunaan TKA akan direvisi dengan dihapuskannya kewajiban TKA mampu berbahasa Indonesia, sehingga TKA akan sangat leluasa eksodus ke negara kita, sehingga kompisi ketenagakerjaan akan sangat amat berat. Kebijakan pemerintah dinilai sangat tidak pro-TKI. Proteksi & jaminan perlindungan untuk tenaga kerja Indonesia (local labor) sangat lemah, terlebih daya saing kita juga sangat lemah. Janganlah berdalih mempermudah investasi tetapi mengorbakan sendi kehidupan tenaga kerja republik kita sendiri. Permenaker ini bolehlah sebagai proteksi terhadap tenaga kerja Indonesia agar mempermudah akses pekerjaan di negaranya sendiri.

      Pilkada Serentak
Gaung pilkada serentak telah menjadi trendi topic dimana-mana segingga menggerus issue-issue lainnya, termasuk MEA maupun gerakan liberalisasi lainnya. Dalam masa Pilkada Serentak ini rakyat harus ekstra ketat mengawasi uang rakyat jangan sampai disalahgunakan untuk pencitraan, kampanye petahana/incumbent yang maju lagi ikut kompetisi agar dipilih kembali. Rakyat harus cerdas memilih agar tidak salah pilih seperti yang dirasakan oleh sebagian bangsa kita saat ini. Rakyat harus menolak keras politik uang, politik dinasti, famili dan kroni-kroninya. Rakyat hanya memilih dengan hati nurani untuk calon kepala daerah yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyatnya.

      MEA dimulai
Pada 31 Desember 2015 akan dimulai kawasan bebas di ASEAN, biasa dikenal dengan sebutan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Kawasan ini akan menjadi pasar tunggal yang akan sangat berdampak pada kesejahteraan rakyat. Nanti, rakyat Indonesia akan bersaing dengan mereka yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN dalam berusaha maupun bekerja. Hanya yang mampu bersaing dan menang dalam persaingan sajalah yang akan menimkati hasilnya, begitu pun bagi yang kalah akan kecewa dan gigit jari. Kami khawatir nanti rakyat Indonesia akan sekedar menjadi penonton di negerinya sendiri karena ketidakmampuannya menghadapi dunia global, yang sejatinya tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, terutama pasal 33 UUD 1945.

     RAPBN/Daerah Terbuka
Agar realisasi uang rakyat tersebt tepat sasaran, umlah, waktu dan manfaat seharusnya pemerintah terbuka menyangkut RAPBN/D ini. RAPB ini harus diketahui rakyat sehingga tidak terjadi upaya-upaya penyimpangan maupun korupsi.Ini bukan uang pribadi/family/kroni-kroni, tapi uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada rakyat Indonesia namun lebih dari itu Alloh Yang Mahakuasa kelak.
RAPBN/Daeah terbuka memang merupakan hal yang mutlak dan dibutuh rakyat sehingga semua orang terlbit aktif dan peduli dengan apa yang akan dilakukan. Rakyat jangan hanya dikenai beban berat seperti pajak orang pribadi yang semakin menyesakkan dada, terlebih kondisi kekinian yang harga-harga kebutuhan pokok membubung tinggi.
Postur APBN 2016, Pendapatan Rp 1,848,1 Triliun, Belanja Rp 2,121,3 Triliun yang berarti ada defisit hingga Rp 273,2 Triliun harus dicermati secara cerdas. Hendaknya pemerintah tidak menambah beban rakyatnya baik melalui hutang-hutang Negara maupun pungutan-pungutan lainnya.

      Pengawasan
Secara struktural pengawasan dilakukan oleh lembaga/instansi diatasnya, inspektorat, BPK maupun KPK. Dalam era keterbukaan saat ini rakyat sudah sewajarnya mempunyai hak untuk mengawasi, mengingat uang tersebut adalah uang rakyat. Rakyat dan media harus bahu membahu untuk mengawal realisasi anggaran tepat sasaran, jumlah, waktu dan manfaatnya dan tidak dikorupsi maupun disalahgunakan. Transfer dari pusat ke daerah pun harus diawasi secara ketat dan bersama-sama oleh semua lapisan masyarakat.

     Semangat kebamburuncingan
Gerakan nasionalisasi asset Negara harus disemangati “nilai-nilai kebamburuncingan” seperti yang diungkap seorang pejabat yang pernah membersarkan Semen Indonesia hingga ke mancanegara. Semangat dan nilai-nilai kebamburincingan yang dimaksud adalah semangat juang, kesatuan dan persatuan, ulet, berjuang mati-matian, tanpa pamrih, rela berkorban, gotong royong dan lain-lain demi tetap tegaknya kedaulatan NKRI dan sebesar-besar kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia tercinta.

      Gerakan Nasionalisasi – Harga Mati
Mulai saat ini, pemerintah harus istiqomah memakmurkan rakyatnya melalui gerakan nasionalisasi semua asset kekayaan Negara, tanpa kompromi dan basa-basi (harga mati) termasuk pengelolaan sumberdaya alam. Ini amanah konstitusi pasal 33 UUD 1945 : Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Tidak ada pilihan lain, Negara pun harus memanggil putra-putri anak negeri ini untuk berkolaborasi membangun negeri sesuai kemampuan & profesionalisme masing-masing. Semua warga bangsa harus terlibat dalam proses ini agar tidak terjadi pembelokan kepentingan & keuntungan untuk pribadi dan kroni-kroninya. Rakyat harus waspada :”Jangan sampai ada penumpang gelap !”

     Ironi “SDA Melimpah”
Sumber Daya Alam (yang katanya) melimpah ruah ternyata menjadi ironi bangsa kita karena salah kelola. Misal pertambangan batubara di Samarinda yang menyisakan kesengsaraan rakyat dan memakan korban puluhan orang meninggal, belum lagi tragedi-tragedi di tempat-tempat lain. (www.kaltimpost.net). Pemerintah harus konsisten melaksanakan konstitusi, khusunya Pasal 33 UUD 1945. karena pelanggaran terhadap konstitusi dapat mengakibatkan pemakjulan. Maka tidak jalan lain kecuali melaksanakan kewajiban ini dengan selurus-lurusnya demi kedaulatan NKRI dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Harapannya di usia yang ke-70 ini semua rakyat Indonesia mestinya sudah menikmati kemakmuran. Ini tanggung jawab pemerintah daru pusat sampai ke pelosok negeri. Jangan biarakan kemiskinan, pengangguran, kebodohan merajalela dimana-mana. Rakyat masih banyak yang sengsara. susah mendapat pangan, papan dan sandang. Ibaratnya “ayam mati di lumbung padi”. Terlebih, si kaya tidak mau membantu mereka, yang menjadi hak nsi miskin. Sungguh tragis dan ironis nasib rakyat negeri ini.

      Jurang antara si miskin dan si Kaya
Jurang antara si miskin dan si kaya semakin menganga lebar & dalam. Si miskin semakin sengsara ada yang frustasi, bahkan sampai bunuh diri karena ngeri hidup di negeri sendiri yang serba pahit. Sementara si Kaya berfoya-foya, tanpa empati/toleransi, tidak mau menyalurkan sebagian rizkinya yang menjadi hak si miskin . Aneh bin ajaib, 70 tahun merdeka ternyata masih banyak rakyat yang sengsara dan nestapa, tidak tercukuoinya kebutuhan pangan, sandang dan papan; justru yang dialami menjadi korban PHK dan juga penggusuran-penggusuran. Inilah darurat bangsa dan rakyat Indonesia yang mesti diselesaikan dengan cepat, tepat dan humanis.
Ini semua adalah harapan rakyat Indonesia agar dapat menikmati kemerdekaannya secara nyata. Semoga !.. (Email:harysmwt@gmail.com; website : webkita.net).
———————————————————————
*) Diolah dari berbagai sumber

PRODUK & JASA

 

 

TRANSAKSI
KONTAK KAMI
phone 0812 5469 9113
whatsApps 0812 5469 9113
email harysmwt@gmail.com
WAKTU
jadwal-sholat
BERITA UTAMA
Penandatangan KKS PHM (Pertamina Hulu Mahakam)
January 17, 2016
Penandatangan KKS PHM telah dilakukan oleh Kepala SKKMigas – Amien Sunaryadi dan Direktur Pertamina Hulu Mahaman (PHM) – Ida Yusmiati pada tgl 29/12/2015 disaksikan Menteri ESDM
SLOGAN AYO KERJA & REALITA PHK
August 25, 2015
Oleh : Suharyono S.,MM <>(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan, Email : harysmwt@gmail.com, website : webkita.net)      AYO KERJA ! Slogan ini sudah 10 bulanan dicanangkan
KALENDER
TAMU