head-12

PRODUK & JASA
TRANSAKSI
KONTAK KAMI
phone 0812 5469 9113
whatsApps 0812 5469 9113
email harysmwt@gmail.com
WAKTU
jadwal-sholat
SINGSINGKAN LENGAN & KENCANGKAN IKAT PINGGANG >>>STOP HUTANG & SISTEM RIBAWI !<<<

Menyongsong Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) :
PERSOALAN TENAGA KERJA MASIH TERPINGGIRKAN
Oleh : Suharyono Soemarwoto, MM.
(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan)
Lesehan, inilah Gaya Menaker, Hanif Dakhiri saat menggelar silaturahim dengan puluhan
pimpinan serikat pekerja/federasi/konfederasi di Widya Chandra komplek perumahan menteri
di bilangan Gatot Soebroto Jakarta pertengan April lalu.
Begitu memulai pembicaraan, menaker memberikan kesempatan kepada semua para
pimpinan SP/SB/Federasi/Konfederasi untuk menyampaikan pendapat, usul, saran dan kritikan
kepada kemenaker yang dipimpinnya. Lesehan ini bagaikan Lesehan Keluh Kesah Pekerja
(LK2P). Para pimpinan SP/SB/Federasi/Konfederasi pun tidak menyia-nyiakan kesempatan
emas ini dan secara bergiliran mereka menyampaikan laporan konndisi ketenagakerjaan yang
terjadi di lingkungan SP/SB masing-masing; seperti misalnya upah murah, rendahnya tingkat
pendidikan, diklat, perlindungan pekerja di dalam maupun di luar negeri,
diskrimanasi/intimidasi kepada aktivis pekerja/pengurus SP, tenaga kerja magang, outsourching,
perubahan holding company, sertifikasi, akses perumahan, kesehatan, jaminan pensiun, demo
peringatan May Day, pekerja anak, update alih kelola beberapa wilayah kerja (WK) migas,TKI
luar negeri, tenaga kerja asing dan lain-lain, termasuk persoalan tenaga kerja informal seperti
asisten rumah tangga.
Pak Hanif, itulah sapaan akrab Bapak Pekerja Indonesia dengan santai dan kadang diiringi
candaan ceplas-ceplosnya menghangatkan suasana malam itu. Pak Hanif menyampaikan
bahwa saat ini Persoalan tenaga kerja masih dipinggirkan. Bayangkan saja di negara maju
porofolio kementerian tenaga kerja yang terbesar kedua setelah kementerian pertahanan;
sedangkan di negara kita masih jauh tertinggal. Atas persoalan-persoalan yang diungkapkan
diatas, Pak Hanif langsung menanggapi satu-per satu dan meminta para Dirjen yang hadir untuk
2
mencatat dan menindaklanjutinya. Tiap-tiap issue ditanggapi dan dibahas secara proporsional
dikorelasikan dengan tupoksi kemenaker. Secara garis besar persoalan ketenagakerjaan dapat
diidentifikasikan menjadi 5 (lima) yaitu pemenuhan upah, perumahan, transportasi & kesehatan
yang memadai; perlindungan hukum bagi pekerja; peningkatan kualitas pekerja,
kelembagaan/organisasi pekerja dan penegakkan hukumnya/low inforcement. Menurut kami ke
depan perlu dibentuk semacam Focus Group Discussion (FGD) yang terdiri dari perwakilan
SP/SB/Federasi/Konfederasi sektor masing-masing bersama tim kemenaker yang
dikoordinasikan oleh Dirjen terkait agar memudahkan pemerintah dalam mengambil keputusan
yang pro-pekerja.
Jumlah SP/SB sekitar 2%
Berbicara jumlah SP/SB idealnya sekurang-kurangnnya sama dengan jumlah perusahaan,
minimal 1(satu) SP di setiap perusahaan. Saat ini jumlah SP/SB baru mencapai 7000-an (2%)
dari 368.000-an perusahaan yang tercatat di kemenkeu. Fenomena ini terjadi salah satu
diantaranya akibat dari arogansi pengusaha terhadap buruh/pekerja yang berniat untuk
berorganisasi. Sikap arogansi, intimidatif ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 6 UU
Ketenagakerjaan No.13/2003 maupun UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh No. 21/2000. Ke depan
harus didorong agar pekerja mau dan berani mendirikan SP/SB yang menjadi haknya
sebagaimana diatur dalam pasal 104 UU Ketenagakerjaan No.13/2013 yang antara lain
berfungsi sebagai sarana hubungan industrial maupun menjadi tameng dalam memperjuangkan
kepentingannya, terutama saat mendapat ketidakadilan. Pemerintah diharapkan mendorong
lebih keras lagi agar para buruh/pekerja memiliki spirit kuat untuk mendirikan SP/SB di
perusahaannya masing-masing. Sementara jumlah buruh/pekerja yang berserikat baru sekitar
2,71 juta orang. Padahal di negara maju, Union mempunyai daya dukung dan daya dobrak yang
kuat untuk memperjuangan kepentingannya. Ini tantangan bersama agar
SP/SB/Federasi/Konfederasi yang sudah eksis bersama kemenaker terus berkhidmat dan gencar
menjalin kerjasama melalui U2U (union to union) untuk membidani terbentuknya SP/SB di
semua perusahaan, sehingga beberapa tahun ke depan jumlah SP/SB dapat ditingkatkan secara
bertahap hingga 100% sama dengan jumlah perusahaan.
May Day & Karnaval
Sebagian besar kalangan menilai bahwa May Day itu identik dengan demo pekerja turun ke
jalan dimana-mana untuk orasi dan mengajukan tuntutan-tuntutan; yang kadang juga diikuti
tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan anarkhis. Demo merupakan hak konstutusional, namun
dalam pelaksanannya harus menjaga kondusivitas, kenyamanan dan keamanan masyarakat
tentunya harus dilakukan secara bertanggungjawab sehingga menjadi aksi simpatik. Pak Hanif
bahkan berharap agar peringatan May Day tahun 2018 bisa dikemas dalam aksi misalnya
karnaval pekerja. Ini pulalah yang diharapkan dapat menghapus stigma negatif atas
berlangsungnya peringatan May Day. Ada yang skeptis, bagaimana mungkin berkarnavalria,
3
bila hak-hak normatif pekerja saja masih belum dipenuhi oleh para pengusaha. Karnaval
pekerja rasanya masih menjadi impian Pak Hanif, entah kapan bakal terwujud.
Ketahanan Energi Nasional
Tidak bisa dipungkiri bahwa sektor migas masih menjadi primadona andalan untuk ketahan
energi nasional yang kini semakin rapuh mengingat semakin berkurangnya cadangan-cadangan
migas kita. Pak Hanif menggarisbawahi bahwa nasionalisasi asset yang tengah dilakukan
pemerintah harus dikawal agar proses alih kelola berjalan lancar dan produksi tetap dapat
dipertahankan. Kemenaker akan turut mengawasi agar hak-hak pekerja tetap terjamin, termasuk
keberlanjutannya dengan operator baru. Menaker juga meminta SP sektor migas yang hadir
untuk melaporkan setiap perkembangan yang terjadi sedini mungkin langsung kepada beliau
maupun para Dirjen.
Dalam kaitan ini tahun 2018 ada 8 (delapan) Wilayah Kerja Migas yang akan berakhir masa
kontraknya meliputi East Kalimantan, Tengah Block, B Block, NSO/NSO Extention, Tuban,
Ogan Komering, Southeast Sumatera. Kemudian berturut-turut akan diikuti puluhan WK yang
akan berakhir masa kontraknya. Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM sudah menetapkan
Pertamina – BUMN Republik Indonesia sebagai operator baru bagi kedelapan WK tersebut,
demi ketahanan energi nasional maupun amanat pasal 33 UUD 1945. Ada hal baru dalam
sistem kontraknya yaitu Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana diatur dalam
PermenESDM no.08/2017. Besaran bagi hasil awal (bas split) untuk minyak bumi ditetapkan
57% untuk negara, 43% untuk kontraktor dan untuk gas bumi ditetapkan 52% untuk negara,
48% untuk kontraktor. Sedangkan untuk pengembangan lapangan atau beberapa lapangan
dikaitkan dengan perhitungan komersial maupun titik keekonomian tertentu maka akan ada
perubahan bagi hasil dengan margin 5%. Sekilas PSC GS ini mudah, namun perlu kajian
mendalam serta peran signifikan dari para pihak yang berkepntringan agar pelaksanaannya
benar-benar bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat serta kemungkinan adanya
dampak-dampak negatif, seperti misalnya bagaimana nasib pekerjanya yang mungkin minim
proteksi dari negara serta kemungkinan tergantikannya Tenaga Kerja Indonesia oleh Tenaga
Kerja Asing (TKA).
Satu tahun MEA
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah dimulai pada Ahir Desember 2015 lalu,
bagimana perkembangannya? MEA yang sejatinya adalah liberalisasi menjadikan kita harus
benar-benar kuat dan memiliki posisi tawar yang handal sehingga tidak memperparah kondosi
ekonomi dan aspek kehidupan lainnya. Dalam kaitan memperingati Hari Buruh Dunia (May
Day) tepatlah kiranya kita bersama-sama introspeksi mengenai apa yang telah kita perbuat dan
mencari opsi-opsi untuk meningkatkannya secara sistematis, berkelanjutnan dan berhasilguna;
terlebih pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 11/2011. Terdapat ada 12 (dua belas) sektor
4
industri agro, industri berbasis karet, kayu, tekstil, otomotif, elektronik, perikanan, transportasi
udara, kesehatan, pariwisata, logistik dak teknologi informasi.
Dalam kaitan ketenagakerjaan, ada 8 (delapan) profesi yang diliberalisasikan yaitu sarjana
teknik, arsitek, dokter, dokter gigi, perawat, akuntan, tenaga survey dan pariwisata. Masyarakat
Indonesia yang berprofesi di delapan bidang ini wajib meningkatkan daya saingnya agar tidak
menjadi penonton di negeri sendiri serta bersiap menjadi TKA di kawasan ASEAN.
Sementara itu, data BPS pada Agustus 2016 angka penyerapan tenaga kerja sebesar 8,47%sektor
jasa, 3,93% perdagangan, 9.78% transportasi & komunikasi , 2.8% konstruksi; dan pengagguran
sebanyak 7,03 juta orang. Kemenaker juga merilis jumlah TKA th 2016 sebanyak 74.183 orang,
tahun 2015 sebanyak 69.025 orang, ada kenaikan 5000-an orang/tahun akibat dari dimulainya
MEA pada akhir Desember 2015; belum lagi yang masuk secara ilegal.
Effort luar biasa Menaker Hanif Dakhiri patut diapresiasi saat melakukan sidak TKA Illegal
asal Cina di beberapa daerah seperti di Banjarmasin, Bogor Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Puluhan orang terjaring tanpa dokumen yang dipersyaratkan dalam undang-undang. Media
senantiasa meliput berbagai pelanggaran keimigrasian maupun TKA ilegal yang menyerbu
Indonesia, termasuk buruh-buruh kasar yang menjamur jumlahnya. Dalam kaitan ini
pengawasan dan penegakkan hukum (low inforcement) yang tegas, sanksi yang berat serta
didukung oleh kepedulian rakyat Indonesia untuk berani melaporkan kepada yang berwajib jika
menemukan pelanggaran-pelanggaran.
Profil Naker dalam Angka
Angka pengangguran yang tinggi menuntut pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja baru secara
integral dengan pengembangan dunia usaha dan kewirausahaan. Tiap tahunnya ada sekitar 2 (dua) juta
penduduk Indonesia yang terjun ke dunia kerja merupakan tangangan sangat berat bagi pemerintah
Indonesia untuk menstimulasi penciptaan lapangan kerja baru; terlebih pengangguran muda (kebanyakan
dari mereka yang baru lulus kuliah) menjadi kekhawatiran utama yang perlu shortcut penyelesaian.
Dari total penduduk sekitar 255 juta orang, Indonesia termasuk negara berpenduduk terpadat ke-4 di
dunia, setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Populasi penduduk usia muda di bawah 30 tahun
hampir separonya. Ini merupakan potensi sangat besar sebagi bonus demografi dan akan terus
berkembang di masa mendatang. Hal ini wajib mendapat perlakuan khusus agar dapat dijadikan
keunggulan komparatif, bukan malah sebaliknya menjadi beban demografi yang memberatkan. Tahun
2016 jumlah tenaga kerja kita tercatat 127,8 juta orang , yang bekerja 120,8 juta orang, dan yang
menganggur 7 juta orang; separonya berpendidikan Sekolah Dasar. Sementara itu dari data BNP2TKI
(Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI) menyebutkan bahwa pada 2016 penempatan TKI
ke luar negeri sebanyak 234.451 orang tersebar ke berbagai negara asia, eropa, timur tengah.
BLK & Produktivitas
Kemenaker telah melakukan pemetaan terhadap kondisi 276 Balai Latihan Kerja (BLK) milik
pemerintah di seluruh Indonesia. Hasilnya, hanya 57 BLK atau 20,65 persen yang kondisinya baik.
Padahal, BLK tersebut digunakan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja, meningkatkan
5
produktivitas maupun mengurangi pengangguran. Dari 57 BLK yang kondisinya baik tersebut, 14 milik
Kemenaker, sisanya milik pemda provisi/kabupaten/kota. Selebihnya, sebanyak 138 atau (50 persen)
BLK milik pemda kondisinya termasuk cukup/sedang. Sebanyak 81 atau 29,35 persen berada dalam
kondisi buruk atau memprihatinkan. Hal ini perlu pembenahan mengikuti standar pada 14 BLK
milik Kemenaker yang kondisinya sudah sangat baik. BLK-BLK milik Kemenaker harus
menjadi model percontohan dalam pembenahan nanti. Meskipun anggarannya terbatas, belum
lagi julah instruktur hanya tersedia 3.221 orang instruktur untuk 255 buah BLK. Padahal
idealnya tersedia 6.000 orang instruktur. Jadi kita masih butuh sekurang-kurangnya 3.000 orang
nstruktur lagi. Untuk mencetak seorang instruktur membutuhkan waktu sembilan bulan dan
menghabiskan dana sebesar Rp 100 juta per orang. Jadi dibutuhkan dana sekitar Rp 300 miliar
lagi. Dalam kaitan ini harus dicari terobosan dengan pemerintah daerah agar dapat mengalokasi
dana (termasuk dana CSR dari perusahaan) untuk mendirikan BLK Masuk Desa yang
implementasinya dapat berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi. Inilah PR kita bersama agar
semua pihak berkolaborasi demi Kejayaan Pekerja Indonesia yang kini masih terpinggirkan.
(Semoga Jalayah Pekerja Indonesia..!)

PRODUK & JASA
TRANSAKSI
KONTAK KAMI
phone 0812 5469 9113
whatsApps 0812 5469 9113
email harysmwt@gmail.com
WAKTU
jadwal-sholat
BERITA UTAMA
Menimbang Suara Pekerja Migas
December 22, 2017
Genderang nasionalisasi telah ditabuh bertalu-talu bagaikan bedug mengiringi takbiran di sat lebaran menjelang. Ada blok Mahakam yang bakal kembali ke pangkuan Iu Pertiwi pada 1
Detak Detik Nasionalisasi
December 22, 2017
Kaltimpost 19 Juni 2017 oleh Suharyono Soemarwoto (Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan)     BERBICARA Detak berkaitan rhytm, langkah ataupun tahapan; detik berkaitan dengan waktu,
Penandatangan KKS PHM (Pertamina Hulu Mahakam)
January 17, 2016
Penandatangan KKS PHM telah dilakukan oleh Kepala SKKMigas – Amien Sunaryadi dan Direktur Pertamina Hulu Mahaman (PHM) – Ida Yusmiati pada tgl 29/12/2015 disaksikan Menteri ESDM
KALENDER
TAMU